Ini Dia POS UN Tahun 2015 (TP 2014/2015)

Ini Dia POS UN Tahun 2015 (TP 2014/2015)

Featured image
Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 yang sudah ditunggu-tunggu oleh stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia akhirnya terbit juga pada 13 Maret 2015. Silahkan baca atau unduh dari tautan slideshare berikut : http://www.slideshare.net/GussNo/pos-un-tahun-2015-13-maret-2015

POS UN Tahun 2015 ini antara lain berisi:

I. PENGERTIAN
II. PENYELENGGARA DAN PANITIA UJIAN NASIONAL
A. Penyelenggara UN
B. Panitia UN Tingkat Pusat
C. Panitia UN Tingkat Provinsi.
D. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota
E. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan
III. PESERTA UJIAN NASIONAL
A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional
B. Pendaftaran Peserta Ujian
IV. BAHAN UJIAN NASIONAL Baca lebih lanjut

Iklan

POS Ujian Nasional SD/MI Tahun 2013

PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR: 0021/P/BSNP/I/2013 TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 dapat diunduh di Peraturan POS UN SD Tahun 2013

POS UN SD/MI Tahun 2013 ini antara lain memuat tentang:

Persyaratan Peserta Ujian Nasional (UN)

1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SD/MI, dan SDLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa Ringan, dan Tunalaras).

2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir.

3. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UNpada sekolah/madrasah penyelenggara terdekat.

4. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UNdi satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UNdi satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan sebagai penyelenggara UN.

5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UNsusulan.

Peraturan BSNP ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2012/2013.

Selengkapnya tentang POS UN SD/MI Tahun 2013 dapat diunduh dari tautan berikut : Peraturan POS UN SD Tahun 2013

Posting Terkait:

· POS Ujian Nasional SMP, SMA, SMK, dan UNPK Tahun 2013

· Permendikbud No 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional

POS Ujian Nasional SMP, SMA, SMK, dan UNPK Tahun 2013

PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR: 0020/P/BSNP/I/2013TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET , DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

POS (Prosedur Operasi Standar) UN Tahun 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dapat diunduh di Peraturan POS UN SMP,SMA, SMK dan UNPK Tahun 2013

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional, selanjutnya disebut POS UN, Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BSNP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

4. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan;

5. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

6. Program Ula dan Program Wustha adalah pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan pondok pesantren;

7. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan.

8. Ujian Nasional SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, yang selanjutnya disebut UN, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah secara nasional;

10. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan oleh SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK untuk peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan disertai bukti yang sah.

11. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.

12. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M/PK dan rata-rata nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi (NDK).

13. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.

14. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN.

15. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus. 16. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN

16. yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

17. Bahan UN adalah naskah soal, kaset listening comprehension (LC), LJUN, berita acara, daftar hadir, amplop, dan pakta integritas pengawas.

18. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.

19. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional (nilai S/M/PK, Nilai UN, dan NA).

20. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian S/M/PK dan UN yang diterbitkan oleh BSNP.

21. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

22. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

23. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

24. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

Peraturan BSNP ini merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013.

Selengkapnya unduh dari tautan berikut Peraturan POS UN SMP,SMA, SMK dan UNPK Tahun 2013

Pendaftaran Peserta Ujian Nasional Tahun 2011

Pendaftaran Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 ini diatur dalam Prosedur Operasi Standar POS-UN Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 yang diterbitkan oleh BSNP

BSNP

Pendaftaran Peserta Ujian Nasional Tahun 2011

1.  Sekolah/madrasah penyelenggara UN melaksanakan pendataan calon peserta.

2.  Peserta yang tidak lulus UN  pada tahun  pelajaran 2008/2009, atau 2009/2010 berhak mengikuti UN 2010/2011 dengan mendaftar di sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara UN.

3.  Sekolah/madrasah  penyelenggara   UN   mengirimkan   data   calon   peserta   ke Penyelenggara   UN   Tingkat   Provinsi   melalui   Penyelenggara   UN   Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat  akhir bulan Januari 2011.

4.  Penyelenggara UN  Tingkat Provinsi mengkoordinasikan pendataan calon peserta dengan  menggunakan  perangkat  lunak sesuai  dengan POS  pendataan  peserta yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdiknas.

5.  Penyelenggara  UN     Tingkat  Kabupaten/Kota mencetak  dan  mendistribusikan daftar nominasi sementara (DNS) ke sekolah/madrasah.

6.  Sekolah/madrasah melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke

Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

7.  Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melakukan:

  • a.   pemutakhiran data;
  • b.  pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);
  • c.   pengiriman DNT ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Penyelenggara  UN  Tingkat  Kabupaten/Kota paling lambat  minggu  ketiga Februari 2011;
  • d.  pengiriman database peserta UN SMA, MA dan SMK  ke Perguruan Tinggi paling lambat minggu pertama April 2011;
  • e.   pengiriman  database peserta  ke  Penyelenggara  UN  Tingkat  Pusat  paling lambat minggu pertama April 2011;

8.  Khusus Sekolah Indonesia Luar Negeri data peserta dikirim ke penyelenggara tingkat pusat paling lambat minggu pertama Februari 2011;

9.  Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UN menerbitkan kartu peserta ujian dan menandatangani serta membubuhkan stempel pada kartu peserta UN yang telah ditempel foto peserta.

———————
Sumber : POS (Prosedur Operasi Standar)  Ujian Nasional Tahun pelajaran 2010/2011 dikeluarkan oleh BSNP

Persyaratan Peserta Ujian Nasional Tahun 2011

Persyaratan Peserta Ujian Nasional Tahun 2011

  1. Peserta  didik  yang  belajar  pada  tahun  terakhir  di  satuan  pendidikan  berhak mengikuti Ujian Nasional (UN);
  2. Peserta didik  yang memiliki  rapor  lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir.
  3. Khusus peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional dapat mengikuti UN
  4. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti  kenaikan kelas dari kelas III ke kelas  IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al- Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK. Penerbitan ijazah yang dimaksud  sekurang-kurangnya      3 tahun  sebelum  mengikuti ujian sekolah/madrasah,  atau  sekurang-kurangnya  2   tahun  untuk  peserta  program percepatan belajar.
  5. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang  memiliki izin untuk   menerima  peserta  didik  WNI,  dapat   mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 4 di atas.
  6. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN disekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama.
  7. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan.
  8. Peserta yang tidak lulus UN pada tahun  pelajaran 2008/2009, dan/atau 2009/2010 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2010/2011:
  • a.   harus    mendaftar pada   sekolah/madrasah    asal    atau    sekolah/madrasah penyelenggara UN;
  • b.   menempuh seluruh mata pelajaran yang diujinasionalkan atau hanya mata pelajaran yang nilai UN di bawah 5,50. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian.
  • c.   Nilai ujian sekolah/madrasah  dapat menggunakan nilai rapor semester 6.

Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat diunduh disini

Kisi Kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat dilihat disini

—————————–
Sumber :
POS (Prosedur Operasi Standar)  Ujian Nasional Tahun pelajaran 2010/2011 dikeluarkan oleh BSNP